Kabar Pessel – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Pesisir Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada Senin, (10/02/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA), Pemuda Muhammadiyah, PC. IMM, Nasyiatul Aisyiyah, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
RDP ini mendapat sambutan positif dari kedua belah pihak, baik dari Pimpinan DPRD maupun PDM Pesisir Selatan. Dalam pembukaan acara, Pimpinan Rapat DPRD Pesisir Selatan menyampaikan,
“Momen ini sangat langka dan bahkan merupakan pertama kali sepanjang sejarah kami,” ucapnya penuh semangat.
Sekretaris PDM Pesisir Selatan, Adril Maiyanto, M.Pd, dalam sambutannya mengungkapkan apresiasi terhadap keseriusan DPRD Pesisir Selatan.
“Kehadiran seluruh pimpinan fraksi dalam RDP ini menunjukkan komitmen DPRD untuk membangun Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih baik,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Pada kesempatan ini, Ketua PDM Pesisir Selatan, Buya H. Aprisal, M.Pd, memaparkan sejumlah poin penting yang menjadi rekomendasi Muhammadiyah bagi kemajuan daerah.
Salah satunya adalah pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Pesisir Selatan, yang dianggap sangat penting mengingat maraknya kasus anak yang belum ditangani secara optimal.
“Muhammadiyah siap menjadi pelopor dalam pembentukan KPAI di Pesisir Selatan,” tegasnya.
Wakil Ketua PDM Pesisir Selatan, Mardianton, S.EI., M.Pd, juga menambahkan urgensi pembentukan KPAI.
“Kasus anak di Pesisir Selatan semakin mengkhawatirkan dan penanganannya masih lambat, meskipun pihak terkait telah terlibat,” ujar Mardianton.
Ia berharap, dengan hadirnya KPAI, penanganan masalah anak akan menjadi lebih efektif.
RDP ini juga menjadi forum penting bagi PDM untuk menyampaikan sejumlah program kerja yang berfokus pada penguatan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa poin yang diusulkan antara lain penguatan hubungan antara sekolah formal dan surau, serta penerapan Peraturan Daerah (Perda) Pariwisata Halal di Pesisir Selatan.
Buya H. Aprisal menegaskan, ia juga mengusulkan agar imam masjid dan guru mengaji mendapatkan perhatian lebih dalam hal kesejahteraan. Ia percaya bahwa ekonomi berbasis masjid dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Pimpinan DPRD Pesisir Selatan menyambut baik semua masukan, saran, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh PDM.
“Kami sangat menghargai kolaborasi yang terjalin antara lembaga pemerintah dan Muhammadiyah. Melalui pertemuan ini, kita berharap dapat menciptakan daerah yang lebih sejahtera dan berkeadilan,” kata Ketua DPRD Pessel.
Rapat Dengar Pendapat ini menjadi tonggak penting dalam upaya membangun Pesisir Selatan menuju masa depan yang lebih baik. Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat, terutama Muhammadiyah, diyakini akan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (Apriwanto)